Pentingnya Pelaku Usaha dalam Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Pentingnya Pelaku Usaha dalam Aksi Pengurangan Risiko Bencana

FOTO : BNPB

Rabu (12/10), bulan Pengurangan Risiko Bencana telah dimulai dengan pembukaan pameran dan serangkaian kegiatan lainnya di Dome Balikpapan Sport & Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain itu, ada beberapa talkshow dalam panggung Rumah Resiliensi Indonesia, salah satunya bertemakan ‘Peran Pelaku Usaha dalam Pengurangan Risiko Bencana”. 

Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Johny Sumbung, SKM, M.Kes mengungkapkan harapannya terhadap para pelaku usaha dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi merupakan salah satu sektor utama yang pasti mengalami kelumpuhan pada saat terjadi bencana. 

“Saya berharap agar pelaku usaha dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana terutama dalam sektor ekonomi baik pada saat pra-bencana, kondisi darurat dan pascabencana,” ujar Johny. 

Para pelaku usaha dapat berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, misalnya saja PNL yang dapat memberikan bantuan ketersediaan listrik pada saat terjadi bencana, baik untuk petugas evakuasi maupun korban pengungsi. Contoh lainnya, pelaku usaha juga dapat berkontribusi dalam bentuk CSR untuk memprakasai kegiatan-kegiatan pada tahap pra-bencana, tidak hanya saat tanggap darurat. 

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki peran penting pada saat penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) baik sebagai subjek maupun objek. 

Namun amat disayangkan, Pemerintah Daerah seringkali melupakan peran pelaku usaha pada saat penyusunan kedua dokumen Jitupasna dan R3P. Padahal, pelaku usaha dapat turut serta memberikan data nilai kerusakan, nilai kerugian, dan nilai kebutuhan pada sektor ekonomi di dalam tabel perhitungan jitupasna. 

Akan tetapi, pelaku usaha bisa memberikan saran, masukan, dan strategi kedepannya untuk pemulihan sektor ekonomi pada dokumen R3P. 

Johny turut menyampaikan pemerintah akan melakukan upaya perbaikan regulasi terutama mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang aktivitasnya merusak lingkungan. Salah satu contohnya adalah sanksinya yakni tidak memberikan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar. (MA)

Dipost Oleh Mutia Allawiyah

Hello, Disasterizen! It's me Mutia. I'm a content writer at Siagabencana.com. I'll provide information about natural disaster preparedness. Nice to know you guys, cheers!

Tinggalkan Komentar